by

KPK Dorong Peningkatan Layanan Publik Bebas Korupsi

Kabarbhayangkara.com / Bandung, 5 Desember 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka rangkaian kegiatan menuju Hari Antikorupsi Sedunia (Road to Hakordia) Tahun 2022 di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (5/11). Sebagai wilayah kelima terselenggaranya Road to Hakordia 2022, Provinsi Jawa Barat dipilih sebagai representasi dari wilayah kerja Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK untuk wilayah II.

Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah II Yudhiawan Wibisono dalam sambutannya menyampaikan, untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi perlu kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Kegiatan yang digelar melalui Road to Hakordia menjadi salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya di Provinsi Jawa Barat.

“Pada Tahun 2022, pencapaian _Monitoring Center for Prevention_ (MCP) dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sudah cukup baik. Secara nasional, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menempati peringkat ke-16 dengan indeks 95,” ungkap Yudhiawan.

Lanjutnya, meski capaian aksi telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemprov Jawa Barat, KPK terus mendorong implementasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegritas yang memiliki fokus pada delapan area intervensi yang lebih dikenal dengan Monitoring Center for Prevention (MCP). Area intervensi tersebut terdiri dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, manajemen ASN, penguatan APIP, optimalisasi pendapatan, pengamanan aset dan pengelolaan keuangan desa.

“Implementasi tersebut, terus KPK dorong agar hasil yang sudah didapatkan lebih dimaksimalkan dan terus berjalan dengan baik. Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, KPK terus memberikan pendampingan untuk mendorong optimalisasi penerimaan daerah melalui penerimaan pajak daerah dan penerimaan dari sektor sumber daya alam,” kata Yudhiawan.

Sebagai wilayah terakhir dilaksanakannya rangkaian kegiatan menuju Hari Antikorupsi Sedunia, tema yang KPK ambil di Jawa Barat ialah ‘Mewujudkan Layanan Publik yang Bebas dari Korupsi’. Adapun Jawa Barat menjadi tuan rumah Road to Hakordia untuk Wilayah Kerja Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, dan Bangka Belitung.

“Dari tema yang telah diunggulkan di lima wilayah terselenggaranya Road to Hakordia, KPK berharap kepada Jawa Barat agar lebih meningkatkan pelayanan untuk kepentingan masyarakat. Hindari celah-celah yang membuat terjadinya tindak pidana korupsi, sebab peran penting Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas keamanan dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional,” harap Yudhiawan.

Sebelumnya, Plt Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jawa Barat Eni Rohyani menyampaikan rasa terima kasih kepada KPK, karena telah memilih Jawa Barat menjadi tuan rumah Road to Hakordia Tahun 2022. Menurutnya, Provinsi Jawa Barat senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dalam upaya menjadi bagian penguatan pemberantasan korupsi secara signifikan di semua lini.

“Menjadi suatu kebanggaan untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena rangkaian menuju Hakordia 2022 diselenggarakan di Kota Bandung, Jawa Barat yang merupakan pusat pemerintahan di Jawa Barat. Kehadiran KPK juga menjadi semangat untuk terus mengedepankan nilai antikorupsi, meskipun di Kabupaten Cianjur sedang dilanda musibah gempa bumi,” kata Eni.

Lanjut Eni, dengan kesadaran yang kuat, korupsi dapat mengancam eksistensi suatu negara yang berpotensi menempatkan Indonesia menjadi negara gagal. Inilah yang menjadi ancaman eksistensi Pancasila, untuk itu kegiatan ini menjadi kolaborasi yang kuat untuk lebih peduli dalam hal mencegah dan memberantas korupsi.

Adapun rangkaian Road to Hakordia 2022 di Kota Bandung akan diisi beberapa kegiatan seperti seminar optimalisasi pendapatan daerah, sosialisasi edukasi pelajar antikorupsi, diskusi publik persyaratan dasar dalam perizinan berusaha, _workshop_ Survei Penilaian Integritas (SPI), sosialisasi tata kelola BUMD, festival pelayanan publik dan diskusi media. (Imas)*