Kabarbhayangkara.com/ KOTA BOGOR — Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meminta Bupati/Walikota yang ada di Jawa Barat memberikan perhatian khusus kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hal ini penting mengingat Satpol PP menjadi garda terdepan pelaksanaan perda di seluruh Indonesia termasuk di Jawa Barat.
Kata Wagub, kemampuan Satpol PP saat ini sudah tidak diragukan lagi. Menurutnya, ketenteraman dan ketertiban umum khususnya di wilayah perkotaan sudah semakin baik dengan hadirnya Satpol PP.
“Satpol PP itu sudah menjadi ikon pemerintah daerah dalam melaksanakan penegakkan perda di seluruh Indonesia termasuk di Jawa Barat. Dan ini sudah tidak diragukan lagi tentang kehandalannya, sehingga ketertiban tercipta, khususnya di wilayah perkotaan kelihatan semakin hebat, semakin tertib,” kata Uu ditemui usai dirinya menjadi inspektur upacara dalam Gelar Pasukan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Pemadam Kebakaran (Damkar) di Lapangan Sempur, Kota Bogor, Selasa (26/3/19).
Untuk itu, Uu meminta kepada seluruh kepala daerah yang ada di Jawa Barat agar memberikan perhatian khusus kepada Satpol PP. Kehadiran Satpol PP saat ini semakin dibutuhkan terutama di daerah perkotaan.
“Saya berharap kepada seluruh kepala daerah untuk memberikan perhatian yang lebih khusus kepada Satpol PP terutama anggotanya. Karena semakin banyak wilayah, semakin maju perkotaan suatu daerah, semakin dibutuhkan kehadiran dan jumlah Satpol PP yang ada,” ujar Wagub.
“Karena ketertiban adalah kunci yang utama dalam melaksanakan roda pemerintahan di daerah khususnya di Jawa Barat,” sambungnya.
Empat Upaya Tramtibum Linmas
Upacara gelar pasukan ini dirangkai dengan peringatan HUT ke-69 Satpol PP, HUT ke-57 Satlinmas, dan HUT ke-100 Damkar Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019. Tema yang diangkat yakni “Peningkatan Tramtibum Linmas Melalui Optimalisasi Peran Pemadam Kebakaran, Satpol PP, dan Satlinmas Guna Menyukseskan Pemilu Serentak 2019”.
Wagub Uu yang menjadi inspektur upacara membacakan amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo. Ada empat langkah yang diinstruksikan Mendagri sebagai upaya untuk menguatkan institusi penyelenggara pemadam kebakaran dan penyelenggaraan ketentraman, serta ketertiban umum daerah. Diantaranya:
Pertama, melakukan penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggara sub urusan kebakaran dan penyelenggaran sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
Menurut Mendagri, pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran yang mandiri dan tidak bergabung dengan perangkat daerah lainnya, serta penguatan Satpol PP dan Linmas menjadi sebuah keniscayaan, seiring dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diemban.
“Pembentukan dinas yang mandiri berpedoman pada hasil pemetaan urusan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016,” ujarnya.
Kedua, melakukan penguatan kapasitas sumber daya aparatur secara kuantitas, terpenuhinya kebutuhan jumlah aparatur secara kualitas, serta terjaminnya kompetensi aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, termasuk di dalamnya jenjang karir dan kesejahteraan aparatur.
Langkah ketiga, yaitu melakukan penguatan kapasitas sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Hal ini terkait sarana dan prasarana proteksi aparatur dan penyelamatan masyarakat.
Keempat, alokasikan anggaran yang memadai bagi pencapaian target standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri yang berkaitan dengan penyusunan RKPD dan APBD.
Mendagri juga meminta, Satpol PP dan Linmas menjadi barisan terdepan dalam melawan racun demokrasi, yaitu politik uang, politisasi sara, serta penyebaran ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks. Hal ini perlu dilakukan agar semua pihak dan komponen bangsa bisa mematuhi aturan politik secara elegan jelang Pileg dan Pilpres 2019.
“Sehingga proses demokrasi ini akhirnya akan melahirkan pemimpin bangsa yang berkiblat pada kepentingan masyarakat serta bangsa dan negara,” katanya.
Comment